Surat tanggapan kerja adalah surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh pejabat atau perusahaan tertentu,



yang isinya memberitahukan bahwa manusia pemegang surat keterangan kerja tersebut, pernah bekerja di instansi / perusahaan tertentu tersebut, tengah kurun waktu unik.

Fungsi surat keterangan bekerja, di antaranya merupakan:

Sebagai referensi serta menyibakkan pengalaman kerja seseorang, lamun pemegang surat keterangan kerja tersebut hendak melamar tingkah laku di teritori lain.



Sebagai salah satu taklik pencairan dana BPJS ketenagakerjaan (dahulu Jamsostek) untuk pegawai swasta.

Masalah yang kadang terjadi di praktek dalam lapangan ialah instansi alias perusahaan tempat kerja gak mau memunculkan surat tanda kerja tersebut. Kalau terjadi hal yang demikian segalanya yang harus dilakukan?

Hingga saat ini, betul2 tidak ada pakta undang-undang yang secara pribadi mengatur kalau pengusaha wajib untuk memberikan surat pemberitahuan kerja. Namun begitu, pada tidak diberikannya surat tanggapan kerja menurut mantan produsen dapat dikategorikan sebagai taksir dalam tumplak hak petugas. Hal yang ada telah membobol ketentuan lantaran 3 bagian (2) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 1992, yang menyusun bahwa setiap tenaga kerja berhak kepada jaminan supel tenaga kerja.

Jalan keluar mulai permasalahan mereka dapat dikerjakan dengan cara:

Menyelesaikan oleh jalur persabungan ke ikatan profesi / serikat tokoh.

Menyelesaikan menjalani jalur pedoman. Hal ini dapat dilakukan, selain menurut ketentuan perkara 3 artikel (2) ityu, juga berdasar pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang tersebut di untuk, yang mengumumkan bahwa di setiap pengusaha tetap memiliki meraup daftar stamina kerja dan wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan beserta penyelenggaraan kaul sosial stamina kerja. Dan apabila juragan dalam menyampaikan data mereka terbukti tdk benar sehingga mengakibatkan terdapat tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai anggota program jaminan sosial stamina kerja, juragan wajib melepaskan hak-hak daya kerja serasi dengan ketentuan undang-undang. Benar-benar ketentuan ini tidak secara rinci mengategorikan mengenai surat keterangan kerja, bnamun tersembunyi kesamaan filosofis di dalamnya. Selain itu, ketentuan lantaran 18 ini juga mengategorikan ketentuan pidananya.